(Direktur Jenderal Kekayan Negara Kementerian Keuangan)

DIREKTUR Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata memaparkan, dalam periode 2005 hingga 2019, pemerintah telah melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp233 triliun, yang terdiri dari PMN tunai Rp215,7 triliun dan non tunai Rp17,3 triliun.

PMN diberikan kepada sejumlah BUMN dan lembaga dalam rangka mendukung penugasan yang diberikan pemerintah, sekaligus menjaga kecukupan modal.

Dalam diskusi virtual bersama pewarta, Jumat (20/11), ia mengutarakan di kurun waktu 2010 hingga 2019, dividen yang diterima pemerintah dari PMN yang diberikan berkisar Rp378 triliun

Secara agregat, PMN sejak 2015-2019 yang Rp233 triliun itu sudah ketinggalan, kalah besar dibanding dividen yang sudah diterima 2010-2019 sebesar Rp378 triliun. Tapi memang betul di tingkat individual, BUMN yang kita kasih PMN masih ada yang dividennya tidak datang. Itu terus kita perbaiki,” ujarnya.

Pemberian PMN didasari pada pertimbangan dan kajian matang yang dilakukan pemerintah. Penyertaan modal itu sejatinya tidak berbeda dengan investasi pada umumnya, tapi pemerintah dalam hal ini tidak berorientasi pada keuntungan.

Dampak dan manfaat keekonomian dari pemberian PMN menjadi salah satu alasan utama mengapa sebuah perusahaan BUMN atau lembaga mendapatkan penyertaan uang negara itu. Isa juga menepis anggapan pemberian uang negara itu hanya sekadar pembagian jatah kepada BUMN atau lembaga tertentu.

"Kita tidak selalu menempatkan PMN untuk mendapatkan dividen yang besar. Bahkan di beberapa periode, kita ikhlas tidak mendapatkan dividen dalam jumlah besar. Karena kita memiliki tujuan lain, kita menugaskan BUMN untuk melakukan sesuatu," jelas Isa.

Di kesempatan yang sama, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu Meirijal Nur mengatakan, dalam APBN 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran PMN sebesar Rp45,051 triliun.

"Dari pengelompokkannya, PMN alokasi awal APBN Rp16,590 triliun, dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp24,070 triliun dan PNM non tunai Rp4,031 triliun, totalnya Rp45,051 triliun di 2020," terangnya.(sumber:MediaIndonesia.com)